Sistem Pemerintahan Negara Irlandia


Republik Irlandia (bahasa Irlandia: Poblacht na hÉireann) adalah sebuah negara yang mencakup lima perenam Pulau Irlandia yang terletak di bagian barat laut Eropa. Nama resmi negaranya adalah Irlandia (Éire), yang digunakan oleh organisasi-organisasi internasional untuk menunjuk ke negara ini. Populasi Irlandia berjumlah lebih dari 4 juta jiwa dan termasuk anggota Uni Eropa. Wilayah Pulau Irlandia yang tidak termasuk republik ini dimiliki oleh Irlandia Utara, bagian dari Britania Raya.

Sejarah:
Pada 29 Desember 1937, perjanjian yang mengakui kemerdekaan Republik Irlandia ditandatangani oleh pemimpin Irlandia Selatan dan pemerintah Britania Raya. Namun, dengan alasan tengah berlangsungnya Perang Dunia II, Inggris tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Setelah perang berakhir, pada tahun 1949, rakyat Irlandia selatan yang mayoritas Katolik, mengumumkan secara resmi kemerdekaannya dari Britania Raya. Kemerdekaan ini berhasil dicapai setelah rakyat Irlandia selama delapan abad berjuang melawan Britania Raya.

Geografi:
Republik Irlandia mencakup 70.273 km² atau 83% dari luas Pulau Irlandia di bagian selatan, dengan sisanya merupakan wilayah Irlandia Utara. Batas baratnya adalah Samudra Atlantik, sedangkan di timur terdapat Laut Irlandia yang berhubungan dengan samudra lewat Selat St. George dan Laut Keltik. Pesisir barat Irlandia terdiri dari tebing, bukit, dan gunung kecil. Bagian dalamnya dilewati berbagai sungai, salah satunya adalah Sungai Shannon. Kota-kota di Irlandia antara lain Dublin, Cork, Galway, dan Limerick.
Iklim di Irlandia adalah sedang dan dipengaruhi oleh arus Atlantik Utara. Musim panasnya tidak begitu panas dan musim dinginnya juga tidak terlalu dingin. Beberapa bagian Irlandia mendapatkan 275 hari dengan hujan dalam setahun.

County & provinsi:
Republik Irlandia secara tradisional dibagi dalam 26 county (contae atau condae dalam bahasa Irlandia) yang masih digunakan hingga kini dalam konteks kebudayaan dan olahraga. 26 county tersebut adalah bagian dari 4 provinsi: Connacht, Ulster, Leinster, dan Munster.
Secara administratif, beberapa dari 26 county tersebut telah mengalami restrukturisasi, misalnya County Dublin yang telah dihapus dan dipecah menjadi tiga dewan county pada tahun 1990-an dan County Tipperary yang telah dibagi secara administratif menjadi dua county terpisah sejak tahun 1890-an sehingga pada masa kini terdapat 29 county administratif dan 5 kota, yaitu Dublin, Cork, Limerick, Galway, dan Waterford. Kilkenny juga adalah sebuah kota namun tidak mempunyai dewan kota. Selain itu, ada pula lima borough yang mempunyai sejumlah otonomi dalam countynya:
County-county ini juga dikelompokkan dalam wilayah-wilayah untuk keperluan statistik:
1. Border (Perbatasan): County Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan, Sligo
2. West (Barat): County Galway, Mayo dan Roscommon
3. Midland (Tengah): County Laois, Longford, Offaly dan Westmeath
4. Mid-East (Timur Tengah): County Kildare, Meath dan Wicklow
5. Dublin: Kota Dublin, dan county Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal dan South Dublin
6. South-East (Tenggara): County Carlow, Kilkenny, South Tipperary, Waterford dan Wexford
7. South-West (Barat Daya): County Cork dan Kerry
8. Mid-West (Barat Tengah): County Clare, Limerick dan North Tipperary
Republik Irlandia merupakan ilustrasi yang sangat bagus tentang perubahan administrasi publik di negara-negara demokrasi liberal yang dapat menjadi contoh pembelajaran bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Sebagai negara yang menerapkan sistem perekonomian terbuka, Irlandia mendapat pengaruh yang sangat besar dari dan terlibat sepenuhnya dalam proses globalisasi, terutama sejak bergabungnya negara tersebut ke dalam Uni Eropa. Dipengaruhi oleh percaturan ekonomi politik internasional itu, Irlandia melakukan perubahan kebijakan yang substansial untuk memperkuat perekonomian serta daya saingnya di pasar internasional, terutama sejak dekade 1950-an.
Secara historis, perkembangan administrasi publik Irlandia dan dinamika politik secara umum tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh Inggris yang menjajahnya sampai dengan tahun 1922 setelah ditandatanganinya Anglo Irish Treaty pada tahun 1921. Pengaruh Inggris antara lain dapat dilihat dari format konstitusional yang mengadopsi demokrasi parlementer dengan model Westminster-nya. Garis kepartaian juga telah bergerak ke arah yang lebih modern dengan: ”hampir secara total meninggalkan identitas kelas, bahasa, agama atau etnis”. Oleh karenanya, keberhasilan suatu partai untuk mendapatkan dukungan publik lebih ditentukan oleh: 1) kebijakan ekonomi apa yang diperjuangkan suatu partai serta 2) keterampilan manajerialnya dalam mengelola urusan publik.
Gambaran birokrasi yang diuraikan di atas sebagian besar terdapat di pusat. Di tingkat ini, kehadiran sektor publik sudah dimulai sejak didirikannya Dewan Penyediaan Listrik, Penanganan Sampah, dan Kredit Pertanian pada tahun 1927. Samp

0 komentar:

Poskan Komentar